Subsidi BBM Nelayan :
Nelayan mengisi solar di atas kapal di Stasiun Pengisian Bahan Bakar di Muara Baru, Jakarta, Rabu (26/2). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan peraturan baru mengenai pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk para nelayan dengan kapal berkapasitas dibawah 30 grosstone dan diatas 30 grosstone sudah bisa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan kuota maksimal 25 Kiloliter (KL) per bulan.
Subsidi BBM Nelayan : Nelayan mengisi solar di atas kapal di Stasiun Pengisian Bahan Bakar di Muara Baru, Jakarta, Rabu (26/2). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan peraturan baru mengenai pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk para nelayan dengan kapal berkapasitas dibawah 30 grosstone dan diatas 30 grosstone sudah bisa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan kuota maksimal 25 Kiloliter (KL) per bulan.

Aturan Isi BBM Kapal Siang Hari Harus Dicabut!

Surat Edaran Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Nomor UM 003/10/17/SYB TPK-17 Tanggal 08 September 2017 tentang Pengisian Bahan Bakar Kapal,  menimbulkan keresahan pemilik kapal yang armadanya memasuki wilayah tersebut.

Keresahan terkait adanya ketentuan bahwa  pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kapal hanya boleh dilakukan di area labuh pada siang hari. Selama ini diisi malam hari karena kapal berangkat pagi. Dengan adanya surat edaran tersebut, membuat biaya operasional kapal menjadi bertambah dan masa labuh kapal pun semakin bertambah.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mengatakan, keresahan ini telah pula disuarakan oleh organisasi pemilik kapal Indonesia, INSA.

“Pelarangan pengisian BBM ke kapal pada malam hari merupakan kebijakan yang tidak dipersyaratkan dalam UU 17/2008 tentang Pelayaran,” ujarnya.

Regulasi pada Internasional Maritim Organisasi (IMO) pun tidak mensyaratkan pengisian BBM ke kapal harus dilakukan pada siang hari.

“Dampak kebijakan ini membuat  terhambatnya jadwal perjalanan kapal yang telah di program memuluskan kebijakan tol laut yang sedang di galakan kabinet Jokowi Widodo-Jusuf Kalla,” tambah Sofyano.

Sofyano menegaskan, Dirjen Perlautan harus merevisi ketentuan itu dengan mencabutnya.

sumber: rmol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>