Industri Kapal Siap Bersaing dengan Asing

lndustri galangan kapal nasional siap bersaing dengan asing asal pemerintah memberikan dukungan. Salah satunya berupa penghapusan bea masuk (BM) komponen kapal yang mencapai 5-12,5% dan 10% pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan kapal.

“Kalau soal mutu, kita bisa bersaing (dengan asing). Buktinya, kita bisa buat kapal perang seperti ini,” ujar Direktur Utaseperti ini,” ujar Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan di sela peluncuran kapal LST(landingship tank) AT-3 ‘KRI Teluk Bintuni’  pesanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di pusat galangan kapal milik DRU di Lampung, Jumat (5/9). Menurut Amir, keberhasilan Indonesia dalam membangun kapal LST pada galangan kapal nasional menunjukkan industri kapal di Indonesia memiliki kemampuan, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun teknologi.

Namun, dia mengakui banyak kendala yang melilit industri galangan kapal nasional. Salah satunya adalah pemberlakuan BM dan PPN. Aturan tersebut menyebabkan harga produk kapal dari galangan kapal domestik sulit bersaing dengan harga produk asing.Kondisi itu, kata Amir, diperberat dengan bunga bank yang relatif masih tinggi dibandingkan dengan bunga bank di Malaysia dan China yang menjadi negara pesaing Indonesia.

Karena itulah, para pelaku industri galangan kapal Indonesia meminta pemerintah menghapus beban fiskal tersebut. Namun, hingga saat ini BM dan PPN itu belum juga dihapus. “Padahal penghapusan beban fiskal itu dibutuhkan agar pelaku industri kapal bisa ekspansi,”kata Amir.

Kalau disinsentif fiskal ini terus diterapkan, Amir yakin harga kapal buatan dalam negeri tidak mampu bersaing. Dia menyebut, saat ini industri galangan asing menurunkan harga menyusul terjadinya resesi ekonomi dunia, “Terutama China yang banting harga,”katanya.

Adanya rencana pemerintah yang akan memberlakukan BM importasi kapal pun dinilai tak akan ada artinya. Sebab, pemberlakuan BM tidak akan sertamerta berdampak langsung terhadap penjualan galangan kapal dalam negeri.

Harusnya, kata dia, pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan untuk jenis kapal tertentu dibuat di dalam negeri. Itu akan lebih efektif jika dibandingkan dengan pemberlakuan BM importasi kapal utuh. Penasihat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Tjahjono Roesdianto setuju kapal impor dikenai BM, tapi harus dibarengi penghapusan BM dan PPN komponen kapal. Kalau hal ini dilakukan, industri galangan kapal nasional akarr meningkat 20%.

Menurut Tjahjono, pertumbuhan industri kapal dalam negeri bisa dilihat dari pembuatan kapal pesanan pemerintah yang tiap tahun meningkat. “Ini bisa menjadi triggerbagi (perusahaan pelayaran) swastauntuk memesan kapal di dalam negeri. Yang penting harganya bersaing dan bisa cepat,” katanya.

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Budi Darmadi mengatakan, produk kapal terdapat sekitar 40 pos tarif, sementara yang dikenai BM mencapai 30 pos tarif. Jadi, masih ada sekitar 10 pos tarif lagi yang belum dikenai BM, karena memang komponen tersebut belum bisa diproduksi di dalam negeri.

sumber: kemenperin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>