asuransimarinehull_polismarinehull

Perjanjian Tambahan dalam Penutupan Asuransi Kapal Tunda

Permasalahan Polis Asuransi

Telah disebutkan, kolom polis asuransi terbatas. Tidak mungkin ditulis secara lengkap. Disitulah masalahnya. Karena kurang lengkap, apabila terjadi musibah, timbul penafsiran yang berbeda-beda. Bahkan terdapat beberapa hal penting dan semestinya masuk dalam polis asuransi, merupakan perjanjian kedua belah pihak, tidak akan bisa dimuat dalam polis asuransi.

ITC Hull 83 misalnya. Sebenarnya ketentuan ini, pada1988 telah direvisi. Salah satu artikel yang direvisi adalah pasal 8 8.1, yang menyebutkan the underwrites agree to indemnity to assured for three fourths of any sum or sums paid by the essured dan seterusnya. Ketentuan pembayaran 75% ini dalam ITC Hull 88 telah dijadikan 100%. Masalahnya, kenapa Kantor Cabang PT Pelindo IV (Persero) masih mau menerima polis asuransi yang berdasarkan ITC Hull 83. Akan terjadi kerugian 25%, apabila terjadi musibah.

Subject to still valid dokumen. Disini perlu kepedulian Kantor Cabang PT Pelindo IV (Persero). Biasanya pihak asuransi tidak mengecek dokumen kapal dengan teliti. Percaya saja. Artinya kondisi dokumen apapun, selama masih valid, mestinya tidak akan jadi masalah. Pengertian valid ini pada saat penandatangan polis atau pada saat terjadi musibah. Harusnya jelas. Bagaimana dengan dokumen yang saat terjadi musibah sedang diurus perpanjangannya. Disini akan terjadi masalah. Perlu sistim dan manfaatkan IT/komputer untuk memberikan sinyal-sinyal tertentu yang mengingatkan perlunya perpanjangan validitas dokumen KT.

Ada 3 dokumen KT Bima VII yang kondisinya demikian, tetapi PT Wedus Gembel tidak bisa menerima. Pertama, Certificate of Seaworthiness invalid 17 Oktober 1966. Kedua, Certificate of Cargo Shps Safety Radiotelephone invalid 7 Juni 1997. dan ketiga, Certificate of Classification Hull and Machinery invalid 7 Juni 1997. Semua dibawah tanggal 6 Juli 1997. Tidal tahu, lupa, belum atau sengaja tidak diperpanjang oleh Kantor Cabang PT Pelindo IV (Persero).

Deductible. Dalam Keputusan Direksi No. 07 Tahun 2002, pasal 1 huruf o, disebutkan bahwa deductible sebagai bagian resiko yang ditanggung sendiri oleh PT Pelindo IV (Persero). Biasanya 1% sd 3% dari nilai sejumlah tertentu. Untuk kepentingan perusahaan asuransi, tentunya dipilih 3% dari Total Sunm Insured (TSI). Kalau KT Bima VII 1% dari TSI sebesar Rp 4 milyar. Berarti apabila terjadi tabrakan dan kerugian kerugian sebesar maksimal Rp 40 juta ditanggung sendiri. KT Bunaken deductible 3% dari Rp 13,3 milyar, berarti tanggungan sendiri sebesar Rp 399 juta. Besar sekali. Menguntungkan perusahaan asuransi. Padahal sesuai ITC Hull 83, deductible bisa dihitung dari partial loss or damage. Tidak harus dari TSI. Dengan demikian kerusakan sekecil apapun bisa dicover asuransi.

Masih banyak hal-hal yang seharusnya bisa dikover dalam polis asuransi. Tetapi kembali kepada keterbatasan media polis, kurangnya kepedulian bersama, belum adanya sistim untuk antisipasinya. Beberapa hal yang perlu diatur lebih dalam dan lebih detail, dalam polis asuransi. Diantaranya, sebagai berikut. Mulai dari collition liability, valid dokumen, manning crews, due diligence, operation area, no claim bonus, the 3rd claim, adjuster/surveyor, P and I Club, deductible, lay-up, dan premium. Masalahnya hal-hal penting ini diatur secara jelas, lengkap dan terperinci di mana dan dalam bentuk apa ?
PERJANJIAN TAMBAHAN
Kalapun dimuat dalam polis asuransi, jelas tidak mungkin. Dalam polis asuransi yang dimuat yang pokok-pokok saja. Ruangan terbatas. Ada musibah, debatible and multi tafsir. Untuk mengatasi hal demikian, agar lebih jelas, lengkap, terperinci, tidak banyak penafsiran dan tidak banyak berdebat, terdapat perangkat hukum, dipandang dari sudut apapun tidak melanggar hukum. Perangkat hukum itu adalah perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notaris. Perjanjian ini sebagai perjanjian tambahan dan sebagai pelengkap dari polis asuransi dan ITC Hull.

PT Pelindo IV (Persero) sebagai BUMN Keperdataan, dengan demikian memiliki kewenangan dalam pembuatan perjanjian. Sama dengan perseorangan. Perusahaan asuransi juga memiliki kewenangan yang sama sebagai Badan Hukum Keperdataan.

Teknis pelaksanaannya, PT Pelindo IV (Persero) yang diwakili General Manajer Kantor Cabang PT Pelindo IV (Persero), dalam penutupan asuransi KT, bahas dan proses lebih dulu kriteria dalam polis asuransi dan ITC Hull. Dalami dan pahami dampaknya. Sepakati penjabaran lebih lanjut dari materi polis dan ITC Hull. Datang bersama ke notaris setempat, untuk membuat perjanjian tambahan dalam bentuk akta notaris. Biaya bisa disepakati bersama. Jadi dokumen penutupan asuransi akan menjadi 3 dokumen, yaitu Polis Asuransi, ITC Hull dan Perjanjian Tambahan. Masing-masing tidak terpisahan dan harus disimpan dengan baik di Pusat Dokumen.

Sebagaimana biasa menganut kebebasan berkontrak. Apapun, untuk kepentingan kelancaran klaim asuransi dari pihak PT Pelindo IV (Persero) dan juga untuk kepentingan kepastian hukum bagi perusahaan asuransi, tidak ada salahnya dimuat dalam akta notaries sedetail mungkin. Lebih baik ribut di depan daripada sulit di belakang nantinya. Beberapa hal yang perlu diatur, diantaranya, sebagai berikut :

a. Collition Liability. Antara ITC Hull 83 dan 88 berbeda. ITC Hull 83 collition liability hanya 75% (vide pasal 8 8.1),. Tetapi dalam ITC Hull 88 ditingkatkan menjadi 100%. Tentunya jangan percaya dan mau apabila digunakan ITC Hull 83. Disamping itu, juga pertajam saja pengertian collition, loss or damage to any other vessel dan seterusnya atau delay to loss of use of any such other vessel dan seterusnya itu apa maksudnya. Perjelas saja, agar tidak eker-ekeran.

b. Valid Dokumen. KT memiliki 21 dokumen. Valid saat teken polis atau valid saat musibah. Kalau pas diperpanjang ada musibah, apa masih valid. Tentunya masih valid. Apa semua harus valid. Apa tidak cukup beberapa dolumen yang penting saja. Semua dapat disepakati dalam akta notaris. Dan, harus diingat, dokumen sangat penting dalam klaim asuransi.

3. Manning Crews. Pengaturan umum, KT diawaki 5 orang untuk dek dan 4 orang untuk mesin. Kadang-kadang Adpel ijinkan 3 orang saja. Praktis dan kondisional. Kalau terjadi musibah juga sering dijadikan alasan untuk menolak. Sepakati saja manning sesuai kebutuhan atau kondisional di lapangan.

4. Operation Area. Apabila KT digunakan untuk membantu kapal kandas di luar perairan pelabuhan, terjadi musibah, apa masih dicover. Menurut PT Wedus Gembel tidak, karena yang di polis hanya wilayah pemanduan saja. Padahal dalam ITC Hull 83 disebutkan juga sungai, danau, laut dan smua navigasi di perairan. Barangkali ini untuk kapal pada umumnya. Ini bisa disepakati bersama.

5. No Claim Bonus. Ini penting. Jarang diperhatikan. Dalam pasal C 4.2 ITC Hull 83 disebutkan adanya return of premium shall be made dan seterusnya. Berarti, apabila tidak ada musibah, aman, PT Pelindo IV (Persero), boleh memperjanjikan adanya no claim bonus. KT Bunaken di Bitung. No claim bonus 5% dari premi. Masuk pendapatan lain-lain. Atau, barangkali (?) sudah diambil saat premi dibayar ke perusahaan asuransi.

6. The 3rd Claim. Seperti halnya KT Bima VII. Pihak ketiga AL klaim. Jangan sampai apabila AL tuntutannya dipenuhi, lalu PT Wedus Gembel tidak mau bayar klaim asuransi. Dengan alasan, obyek resiko telah diatasi. Ini sangat dimungkinkan. Lebih baik disepakati bersama.

7. P and I Club. Protection and Indemnity Club ini sangat membantu. Klup para pemilik kapal, arisan dana, apabila terjadi musibah atas kapal anggota P and I Club, agar tidak lama di pelabuhan, karena dampak biaya, masalah diselesaikan lebih dulu oleh P and I Club. Saat dermaga Tarakan ditabrak kapal asing anggota P and I Club, 1999, diselesaikan Perwakilan P and I Club di Jalan Kebon Sirih 18 Jakarta, langsung diberi ganti rugi. Cepat dan General Manager Arusi Rahman, begitu ganti rugi dibayar, langsung minta ijin pulang untuk tidur kepada Dirut Sumardi. Kaitan dengan asuransi, andaikata KT yang ditutup asuransi tertabrak kapal anggota P and I Club dan mendapatkan ganti rugi, jangan menjadi faktor pengurang besaran klaim asuransi. Ini harus diperjanjikan agar jelas dikemudian hari.

8. Adjuster and Surveyor. Disepakati saja apabila terjadi musibah ditunjuk bersama. Jangan sepihak dari perusahaan asuransi. Nanti tidak fair dan bisa saja dimanipulasi. Sebab peran adjuster dan consultant menentukan diterima atau tidak klaim asuransi yang diajukan

9. Deductible. Nampaknya, apabila premi rendah, deductible tinggi, begitu sebaliknya. Biasanya bisa disepakati bukan dari TSI. Dan, kalau dari TSI hasilnya sangat tinggi dan dampaknya untuk kerugian kecil sulit dicover. Hendaknya disepakati saja dari partial loss atau damage. Sehingga kerusakan kecil dapat dicover asuransi. .

10. Premiun. Dalam penutupan asuransi KT, premi ini yang menjadi incaran. Biasanya bayar selaligus. Bukankah bisa dibayar 2 atau 3 kali, agar dana bisa diputar lebih dulu. Bagaimana dengan KT yang lay-up, naik dok, yearly repair, apakah premi tidak bisa dipotong ?. Perlu disepakati bersama dalam akta notaris.

Dasar pembuatan perjanjian tambahan ini, diantaranya, bebas berkontrak, sebagai undang-undang bagi pembuatnya. peraturan khusus diutamakan. PT Pelindo IV (Persero) punya hak dan kewajiban keperdataan, praktisi asuransi, notaris, akademisi, membenarkan dan menyatakan tidak melanggar hukum (vide Ariebowo Prasetyo, SH, M.Kn, Peranan Akta Notaris Sebagai Perjanjian Tambahan Dalam Penutupan Asuransi Kapal Tunda, Case Study, Thesis S2 Kenotariatan UGM, hal 87).

Dalam ITC Hull 83 perjanjian tambahan ini juga sangat dimungkinkan, sebut saja pasal 1 1.3, dikatakan, unless previous notice has been given to the underwrites and any amendment to the term of cover required by them have been agreed dan seterusnya. Apalagi notaris dimana-mana dan biaya relatif rendah.

sumber: inaport4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>